Harianvisual.com | Paluta.Ketua KPU Paluta Raja Dolok Harahap dan Sekretaris Dian P. Lubis masih bungkam belum bersedia memberikan penjelasan kepada media terkait beredarnya berita KPU Paluta.
Mulai dari Dugaan Pemotongan Honor Bimtek KPPS 2023, Uang Transport Kpps, kemudian Tidak adanya Spanduk Kegiatan Coklit yang dimulai 24/6/2024 hingga 24/7/2024 serta tidak adanya Spanduk Pembubaran masa tugas Pantarlih di Kabupaten Padang lawas Utara pada pesta demokrasi pemilihan umum Tahun 2024 lalu yang menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat Kabupaten Paluta.
Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Padang Lawas Utara yang di datangi langsung ke Kantor KPU Kabupaten Padang Lawas Utara Jln.Nagasati, Pasar Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara. Kamis (01/8).
Satpam KPU Paluta Ali menyampaikan ketika diminta untuk bertemu Ketua KPU Paluta dan Sekretaris tujuan konfirmasi terkait beredarnya berita KPU Paluta dugaan pemotongan honor pada pesta demokrasi pemilihan umum Tahun 2024 lalu yang menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat Kabupaten Paluta tersebut.
"Ketua KPU belum masuk dan Sekretaris tidak dapat ditemui. Beliau lagi ada joom meeting", ucapnya.
Aktivis LSM Aliansi Rakyat Menggugat (ALARM) Panyahatan Ritonga menyampaikan dan sangat menyayangkan sikap dan perilaku yang melakukan tindakan tidak terpuji ini.
Belum lagi adanya dugaan Pungli yang dilakukan secara massif antara Anggota Komisioner KPU dan kaki tangannya pada saat perekrutan PPK dan PPS se-Kabupaten Padang Lawas Utara yang mana dugaan jumlah pungli ini mencapai 2 Milyar lebih.
Pada hari Rabu 26 Juli 2024 FAMSU geruduk Kantor Kejatisu di Medan melakukan aksi Unjuk Rasa guna melaporkan semua indikasi permainan kotor di tubuh KPU Padang lawas Utara ini. Pemotongan Upah sortir kertas suara ini juga terbongkar disaat awak media melakukan investigasi dan melakukan wawancara ke beberapa petugas yang turut serta melipat kertas suara pada bulan januari 2023 yang lalu.
Hal ini terungkap disaat petugas Sortir (ida) dan Pelipatan kertas suara Pilpres, DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN DAN DPD menceritakan bahwasanya dia dan kawan kawannya hanya menerima honor Rp. 150 per lembarnya untuk semua jenis kertas suara hari Jumat 26/72024 dan kami mulai bekerja dari pukul 08.00 wib pagi hingga sore 16.00 wib.
Selanjutnya kami semua bawa makan sendiri dari rumah, honor semua rata cuman Rp. 150 / lembarnya. Berapa yang siap dalam satu hari itulah semua dikali Rp. 150 per lembar, ujar Ibu Ida, Padahal menurut data KPU Pusat jumlah honor/upah Pelipatan dan sortir kertas suara ada 2 jenis. Untuk honor kertas suara Pilpres dihargai sebesar Rp. 405 ( Empat Ratus Lima Rupiah) dan untuk Kertas suara Caleg dihargai sebesar Rp. 541 ( Lima Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) per lembarnya.
“Coba kita hitung berapa yang di tilep mereka. Total kertas suara yang di lipat sebanyak 923.000 sudah termasuk kertas suara cadangan ( 2%). Dikalikan dengan Selisih (Rp.350) adalah sebesar Rp. 271.851.000. Kalau ini benar benar terjadi mendesak kepada penegak hukum supaya ini harus diusut tuntas. Tangkap dan sikat semua yang terlibat. Dari Jumlah Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Paluta pada Pemilu 2024 lalu adalah sebanyak 181.694 orang yang tersebar di 12 kecamatan", pungkasnya. (Haryan).